Luas Wilayah

LUAS WILAYAH

Wilayah Kota Tanjungpinang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang pada umumnya merupakan daerah dengan dataran landai di bagian pantai, memiliki topografi yang bervariatif dan bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar dari 0 – 2 % hingga 40 % pada wilayah pegunungan. Sedangkan ketinggian wilayah pada pulau-pulau yang terdapat di Kota Tanjungpinang berkisar antara 0 - 50 meter di atas permukaan laut hingga mencapai ketinggian 400-an meter diatas permukaan laut. Secara keseluruhan kemiringan lereng di Kota Tanjungpinang relatif datar, umumnya didominasi kelerengan yang berkisar antara 0 – 2 % dengan luas wilayah mencapai 75,30 Km², dan kemiringan lereng 2 – 15 % mempunyai luas sekitar 51,15 Km². Sedangkan kemiriringan lereng 15 – 40 % memiliki luas wilayah paling sedikit yaitu 5,09 Km².

Luas wilayah Kota Tanjungpinang mencapai 239,50 km2 dengan keadaan gegologis sebagian berbukit-bukit dan lembah yang landai sampai ke tepian laut/pantai. Luas daratan Kota Tanjungpinang sekitar 131,54 km2 dan luas wilayah lautan sekitar 107,96 km2. Dengan luas wilayah yang tak begitu luas, Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 menetapkan peraturan mengenai pengaturan kebijakan tata ruang wilayah Kota Tanjungpinang. Dengan tujuan penataan ruang untuk mewujudkan Kota Tanjungpinang sebagai pusat perdagangan dan jasa, pariwisata serta pusat pengembangan budaya Melayu dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Tanjungpinang meliputi :

  1. Peningkatan pelayanan pusat-pusat kegiatan yang fungsional, berhirarki dan terintegrasi.
  2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, sumber daya air, mineral, telekomunikasi, dan prasarana wilayah yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota Tanjungpinang dengan tanpa mengakibatkan alih fungsi lahan utama pertanian dan kawasan lindung.
  3. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
  4. Perwujudan dan peninkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya.
  5. Pengembangan kawasan ekonomi yang prispektif dan menarik di dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) dan diluar KPBPB.
  6. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
  7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.